Clock Magic Wand Quran Compass Menu

Kemendagri Ingatkan Potensi Masalah Anak Berkewarganegaraan Ganda

Ada anak berusia 20 tahun punya paspor AS dan KTP-el bisa jadi isu politik 2024.

Red: Erik Purnama Putra
Rep: Antara
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Yogi Ardhi/Republika Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) mengingatkan potensi masalah yang muncul terkait status anak berkewarganegaraan ganda terbatas apabila tidak ditindaklanjuti. Hal itu lantaran Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan.

"Anak berkewarganegaraan ganda bisa memilih saat umur 18 tahun dan paling lambat umur 21 tahun," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam acara bertemakan 'Penguatan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam Memberikan Perlindungan dan Kepastian Hukum Melalui Peningkatan Layanan Ketatanegaraan' secara virtual di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Dia menerangkan, jika anak tersebut tidak mendaftarkan diri sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang merupakan hasil perkawinan campuran maka ia memiliki dua kewarganegaraan. Selanjutnya, anak itu harus memilih status kewarganegaraan definitif.

Scroll untuk membaca

Persoalan akan muncul apabila anak tersebut mengantongi paspor Amerika Serikat (AS), tetapi juga memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan sudah berusia 20 tahun. Zudan mengantisipasi masalah itu bisa saja dijadikan isu politik pada 2024. "Punya paspor Amerika Serikat pada usia 20 tahun, tetapi kok ikut mencoblos," ucapnya.

Apalagi, Zudan menyakini, tidak semua masyarakat mengetahui atau memahami konsep kewarganegaraan ganda terbatas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan dibuat reformulasi agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari.

Apabila anak tersebut tidak memilih status warga negara asing (WNA), sambung dia, pihak terkait harus mulai berpikir tentang perlindungan optimal sebagai warga negara Indonesia (WNI). Jika anak itu tidak mendeklarasikan diri, tomatis statusnya adalah WNI. "Selama ini apabila ia tidak mendeklarasikan, ia menjadi WNA," ujar Zudan.

Kendati demikian, kata dia, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi demi mengantongi status WNI. Pertama, anak tersebut harus sudah tinggal di Indonesia dan masuk ke dalam kartu keluarga (KK) Indonesia maka baru disebut sebagai WNI. Dengan kata lain, ada klausul bersyarat demi perlindungan optimal sebagai WNI.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Berita Lainnya

Berita Terkait

Kemenkumham: Banyak WNI Kehilangan Kewarganegaraan Akibat Perkawinan

umum - 18 May 2022, 13:16

Kemendagri: Miliki Paspor Negara Lain tak Otomatis Kehilangan WNI

sosial - 18 May 2022, 11:20

Massa Aliansi Dukung Pembentukan Provinsi Baru di Papua

umum - 16 May 2022, 01:17

Pertemuan Rutin PIPAS, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Sumsel

teh-anget - 15 May 2022, 11:25

Hadiri PIPAS Sumsel, DWP Lapas Banyuasin Ramaikan Bazar

teh-anget - 15 May 2022, 11:06

Berita Rekomendasi

Video

>

Berita Terpopuler

>
hide ads show ads
desktop mobile